MELEK DATA DEMI BANGSA

MELEK DATA DEMI BANGSA

Yeni Setyowati

 

Data adalah kumpulan informasi penting yang dibutuhkan di berbagai bidang, sebagai bahan baku pengambilan keputusan pembangunan nasional mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Adalah Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu lembaga non-kementrian yang secara khusus menyediakan sekaligus menghasilkan data statistik Indonesia. Urgensi data inilah yang menjadikan BPS memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini, dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengunjung website BPS dari tahun ke tahun bahkan mencapai lebih dari 50 persen di tahun 2016. Namun sayangnya, masih banyak kalangan yang menyangsikan keakuratan dan independensi data yang dihasilkan BPS.

Beberapa berita menyebutkan bahwa data BPS condong kepada pemerintah, tidak independen. Sebut saja perdebatan tentang data kemiskinan satu digit, telah mendapat kritikan dan tudingan miring dari beberapa tokoh masyarakat dan dipublikasikan di berbagai media cetak dan online. Pun data BPS lainnya seperti data pengangguran, laju petumbuhan ekonomi dan lain-lain, juga mendapat cibiran meskipun pada akhirnya dapat diklarifikasi oleh BPS.

BPS merupakan salah satu lembaga non-kementrian yang memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. Berlindung pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik yang dijadikan sebagai payung hukum perstatistikan di Indonesia, BPS menjalankan tugas dan fungsinya secara independen, bebas intervensi, dan menggunakan standar baku yang diakui dunia internasional. Kondisi tersebut menjadikan BPS sebagai lembaga pemerintah yang khusus berperan sebagai check and quality control semua angka statistik lembaga pemerintah.

Sejalan dengan itu, berbagai survei dan pendataan pun semakin sering dilaksanakan. Ketersediaan data BPS semakin multidimensional dan kompleks yang diperoleh bukan hanya dari statistik dasar (sensus), tetapi juga dari berbagai survei yang dilaksanakan secara berkala seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Harga Konsumen (SHK), Survei Industri Besar Sedang (IBS), dan lain-lain. Belum lagi statistik sektoral dan indikator-indikator statistik lainnya yang harus segera dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan data pemerintah dan stakeholder sebagai bahan perencanaan kebijakan. 

Semakin besarnya tugas BPS ini sangat dirasakan terutama bagi ujung tombak BPS yaitu pengumpul data di lapangan. Pertanyaan yang diajukan pada responden pun semakin banyak dan beragam. Tidak jarang dijumpai pertanyaan berulang dan tumpang tindih antara survei satu dan lainnya. Bisa dikatakan beban responden pun semakin meningkat di tengah semakin dibutuhkannya data statistik yang berkualitas. Hal ini rawan mengurangi tingkat respon responden terhadap suatu survei atau pendataan lain.

Di tengah tuntutan dan tantangan yang semakin besar, kiranya BPS harus menjalankan beberapa upaya agar data yang dihasilkan semakin akurat dan teruji kredibilitasnya. Beberapa di antaranya adalah:

Pertama, melakukan manajemen waktu dan beban kerja yang baik. Melalui pembuatan matrik rencana kerja, beban petugas akan semakin terorganisir dengan baik. Diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih pekerjaan yang semakin membebani ujung tombak BPS di daerah.

Kedua, manajemen mitra yang baik. Dengan semakin beratnya beban BPS dalam menghasilkan data berkualitas, sudah tidak mungkin lagi pendataan dibebankan hanya pada organik BPS. Perlu pendelegasian tugas kepada mitra BPS, tentu saja dengan proses rekrutmen dan pelatihan yang memadai.

Ketiga, koordinasi dan kerjasama antar bidang dalam menyusun kuesioner. Apabila dimungkinkan, hanya ada satu kuesioner yang sudah mencakup pertanyaan lengkap semua bidang sehingga tidak ada pertanyaan atau kunjungan berulang pada satu responden untuk survei satu dan lainnya. Hal ini untuk meningkatkan respon rate responden.

Keempat, ada kelompok yang senantiasa mengawasi hasil kerja BPS baik itu lembaga maupun masyarakat. Misalnya Forum Masyarakat Satistik, IMF dan PBB yang senantiasa mengawasi dan memberi masukan tentang kegiatan dan data yang dihasilkan oleh BPS.

Kelima, adanya payung hukum yang lebih baik dalam menjamin kegiatan perstatistikan di Indonesia beserta sanksi hukum yang menyertai apabila ada pihak-pihak yang tidak bersedia meberikan data kepada BPS.

Keenam, pemberdayaan sadar statistik atau ‘Melek Data’ pada masyarakat Indonesia. Usaha pemberdayaan harus bertumpu pada kesadaran akan kebutuhan atau timbal balik yang mereka dapatkan sebagai responden. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa selama mereka tidak melihat manfaat (langsung maupun tidak langsung) yang didapat dari survei, mereka akan kurang kooperatif merespon survei. Pemberdayaan harus mampu membuat responden secara otomatis melihat manfaat ke depan yang akan diterima apabila rela berkorban untuk merespon survei atau pendataan lainnya.

Upaya terakhir ini, ‘Melek Data’, merupakan sebuah bentuk investasi menuju masyarakat Indonesia yang sadar statistik sebagai penyokong sistem statistik nasional. BPS harus secara intens menumbuhkan kesadaran masyarakat betapa data itu penting dan betapa jawaban jujur reponden itu amat penting dalam menentukan arah pembangunan. Kualitas informasi yang didapat dari responden akan berkorelasi positif pada baik buruknya data statistik yang dihasilkan.

Peran strategis data BPS sebagai pijakan untuk membangun negeri ini harus diperkuat. Independensi BPS menyajikan data berkualitas, tepat waktu dan accessible  (mudah diakses) harus mendapat dukungan semua elemen. Khususnya partisipasi masyarakat untuk dapat melek data, sadar dan paham akan arti dan pentingnya data. Sehingga mampu tumbuh menjadi masyarakat madani yang sadar statistik, terutama sadar akan perannya sebagai sumber data (responden).

Saatnya bagi BPS untuk berbenah diri dengan mengajak masyarakat untuk peduli. Peduli dengan peran sertanya memberikan informasi dan data dengan sejujur-jujurnya, apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Peduli dengan data yang dihasilkan dan turut serta mengedukasi lingkungan sekitar dan sanak famili.