Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2022

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang terintegrasi dengan Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh persepsi kepuasan konsumen terhadap layanan data BPS, tetapi juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Publikasi ini memberikan penjelasan deskriptif mengenai kinerja unit pelayanan, perilaku antikorupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menjadi indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.