Jakarta
– Kamis (10/10) pagi, ballroom lantai 7 Marc Hotel, Pasar Baru,
Jakarta, terlihat padat oleh peserta kegiatan _Workshop Peningkatan
Reformasi Birokrasi BPS melalui Penilaian Unit Kerja Evaluasi Zona
Integritas Tahun 2019._ Selain peserta yang berasal dari BPS berbagai
daerah, kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh tim evaluator dari
Kemenpan-RB.
Pada
saat membuka kegiatan tersebut, Akhmad Jaelani, Inspektur Utama BPS,
menyatakan terima kasih kepada 31 satuan kerja yang telah hadir dan
telah menunjukkan semangat yang luar biasa untuk memberikan yang terbaik
pada kegiatan _workshop_ tersebut. Sebagaimana diketahui, kegiatan ini
dilaksanakan dalam rangka menilai unit kerja di lingkungan BPS yang
menjadi nominasi BPS sebagai Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dari
31 Satker BPS tersebut, lima diantaranya dinominasikan untuk memperoleh
predikat WBBM berdasarkan evaluasi Kemenpan-RB nantinya. Kelima Satker
tersebut adalah Kota Bukittinggi, Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun,
Kabupaten Gianyar, dan Provinsi Sulawesi Barat. Seperti diketahui
sebelum suatu satker dinominasikan untuk memperoleh predikat WBBM dari
Kemenpan-RB, maka harus sudah berpredikat WBK berdasarkan evaluasi dari
instansi yang sama.
Kegiatan
pembukaan juga diisi dengan pemutaran video mengenai Satu Data
Indonesia dan sambutan dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan II Kemenpan-RB, Nadimah. Pada sambutannya, Nadimah
mengungkapkan, “Pada sesi diskusi siang nanti, saya ingin Bapak dan Ibu
menyampaikan apa yang menjadi inovasi unik di unitnya masing-masing. Ini
yang menentukan, karena inilah contoh yang kemudian akan diduplikasi
oleh unit lainnya.”
Pembukaan
_workshop_ di lantai 7 diakhiri setelah Adi Lumaksono selaku Ketua
Pelaksana Reformasi Birokrasi di BPS memberikan sambutan dan dilanjutkan
oleh doa penutup. Dalam sambutannya, Adi menegaskan bahwa merupakan
upaya BPS untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik.
Selain
dilakukan melalui mekanisme pertemuan serta diskusi yang intensif,
kegiatan juga diisi dengan kunjungan pada _stand-stand_ yang terletak di
lantai dasar Marc Hotel. _Stand-stand_ tersebut memamerkan berbagai
macam inovasi yang telah dilakukan oleh tiap-tiap BPS Provinsi maupun
BPS Kabupaten/Kota peserta workshop.
Berbagai
macam ornamen menarik menghiasi stand tersebut. Ada yang mencoba
memikat perhatian dengan mengenakan atribut busana daerah seperti ikat
kepala dan seragam batik. Ada juga yang mencoba mengambil perhatian
dengan membagikan makanan khas daerah, sampai membagikan berbagai macam
brosur dan _leaflet_ berisi uraian inovasi yang telah dilakukan di
kantor masing-masing. Kegiatan siang itu kemudian dilanjutkan dengan
evaluasi dari tim KemenPAN/RB, diskusi dan paparan insentif dari satker
peserta, yang dibagi ke dalam 4 ruang berbeda.