Progres kemajuan BPS sebagai sebuah
organisasi semakin terlihat. Dan hal itu bukan hanya isapan jempol belaka
ketika berbagai penghargaan datang sebagai hitam di atas putih yang membuktikan
bahwa kinerja BPS memang sudah diakui secara nasional. Hasilnya? Empat
penghargaan dari Kementerian Keuangan dan sebuah penghargaan dari Kementerian
Pendayagunaan dan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi menambah koleksi lemari
penghargaan BPS. Namun, seperti kata orang bijak, “Mempertahankan lebih sulit
daripada meraih”. Tugas BPS ke depan tentunya akan semakin besar. Dengan adanya
predikat-predikat ini, ekspektasi tidak dapat dielak. Namun, hal ini tentunya
harus menjadi motivasi setiap pegawai ke depan.
Dimulai pada 12 September 2014, bertempat
di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPS meraih penghargaan
atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan
Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
Penghargaan langsung diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono yang didampingi
Menteri Keuangan M. Chatib Basri, bertepatan dengan acara Rapat Kerja Nasional
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013. Kemenkeu mencatat ada
beberapa hal positif dari tata kelola keuangan pemerintah saat ini. Pertama,
adanya komitmen para pimpinan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk
memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan. Kedua, meningkatnya kualitas
LKKL/LKPP/LKPD dengan opini audit yang semakin baik. Kemudian juga berkurangnya
temuan-temuan BPK atas pengelolaan keuangan.
Berlanjut pada 24 September 2014, masih
bertempat di Gedung Dhanapala Kemenkeu, diadakan Refleksi dan Apresiasi
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian/Lembaga Tahun 2013.
Tidak tanggung-tanggung, tiga penghargaan berhasil diraih BPS. Yang pertama
sebagai juara kedua kategori Utilisasi BMN untuk kementerian/lembaga dengan
jumlah satuan kerja lebih dari 100. Kedua, sebagai juara ketiga kategori
Kepatuhan Pelaporan BMN untuk kementerian/lembaga dengan jumlah satuan kerja
lebih dari 100. Dan yang paling bergengsi, penghargaan Bandha Tadya Abiwada
Utama, sebagai instansi yang tiga tahun berturut-turut meraih Apresiasi
Pengelolaan BMN. Penghargaan berupa piala tersebut diterima langsung oleh
Sekretaris Utama BPS, Eri Hastoto. Harapan tinggi pun datang dari Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara kepada setiap kementerian/lembaga untuk selalu tertib
administrasi, tertib visi, dan tertib hukum yang menjadi ukuran pengelolaan
kekayaan negara.
Masih di hari yang sama, 24 September
2014, di Istana Wakil Presiden RI, diselenggarakan penyerahan Penghargaan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014. Di tahun sebelumnya, prestasi BPS yang
berhasil meraih predikat nilai B berhasil mempertahankan akuntabilitasnya. Di
tahun 2014, BPS kembali meraih predikat B dalam akuntabilitas kinerjanya,
dengan nilai 70,50 atau naik 5 poin dari tahun sebelumnya dengan nilai 65,20.
Dalam sambutannya, Boediono, pemberian reward ini merupakan salah satu
indikator penilaian kinerja lembaga publik. “Pada akhirnya yang dinilai adalah
kualitas pelayanan kita semua. Tidak harus pelayanan yang langsung lewat loket,
tapi dari hasil kebijakan dan aturan yang dikeluarkan,” ujar Boediono. Lebih
lanjut Boediono juga melihat perlunya keseimbangan antara reward dan penalty untuk
menjaga kualitas kinerja setiap lembaga publik.