FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) 2019

Dalam rangka memenuhi Undang-undang Pangan No. 18/2012 dan Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi No. 17/2015, kembali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) se-Jawa Timur dalam acara yang bertajuk Apresiasi Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan, Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) 2019. Acara ini dilaksanakan selama 2 hari (18-19 Juni 2019) di Hotel Aria Gajayana Malang dan dihadiri oleh pejabat eselon III/IV dan staf teknis penanggung jawab/pelaksana kegiatan Apresiasi FSVA provinsi dan daerah, baik dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maupun BPS. Adapun narasumber yang hadir berasal dari Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian dan Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur, Asim Saputra.

Kegiatan Apresiasi FSVA dibuka oleh Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Faridah. Pada pembukaan acara, beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber antara lain: arah kebijakan FSVA kabupaten tahun 2019, metodologi dan analisis yang digunakan, penyusunan analisis FSVA dan pemanfaatan data podes bagi analisis FSVA.

                FSVA merupakan instrumen penting untuk memotret situasi pangan dan gizi di suatu daerah sekaligus sebagai isyarat dini untuk meningkatkan kewaspadaan dan bahan rumusan kebijakan intervensi yang tepat dalam menangani kejadian kerawanan pangan di wilayah tertentu. Apresiasi FSVA ini merupakan kegiatan penting untuk meningkatan kapasitas aparatur provinsi dan kabupaten/kota, serta menyamakan persepsi dalam rangka penyediaan informasi kewaspadaan pangan dan gizi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 18/2012 dan Peraturan Pemerintah 17/2015.

                Peserta Apresiasi FSVA nantinya diharapkan mampu berkoordinasi bersama dengan tim pokja FSVA kabupaten dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan mampu menyosialisasikan pentingnya FSVA kepada instansi lain/lintas sektor sebagai sumber acuan penentuan kebijakan daerah dalam menangani kerawanan pangan.